Mengingat penyerahan bantuan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi 2017 lalu memiliki berbagai potensi yang dapat merugikan masyarakat bahkan pemerintah sebab informasi yang beredar simpang siur. maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan mengundang seluruh awak media yang tergabung dalam Forum Pewarta Pacitan (FPPA) untuk bersinergi bersama. “Media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang sama. Sehingga tidak terjadi kejanggalan,” ujar Didik Alih Wibowo Kepala Pelaksana PBPD hari ini 21/05.
Saat ini tim tenis baik tenaga teknis, administrasi dan pemberdayaan seluruhnya berada di wilayah untuk melaksanakan pemetaan dengan metode By Name By Address, selanjutnya akan dilakukan pengujian. Hasil yang diperoleh nantinya akan diumumkan di kegiatan uji publik usai hari raya Idul Fitri nanti. “Kita melibatkan semua unsur supaya penyerahan bantuan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Didik.
Sementara tercatat 1820 penerima, Didik menegaskan data tersebut bisa saja meningkat, tetap ataupun sebaliknya. Tergantung pada data riil dari tim tenis yang nantinya tetap akan disinkronkan dengan data yang dimiliki desa atau kecamatan. Sehingga koordinasi dengan perangkat desa, RT, Bhabinkamtibmas bahkan tetangga dilakukan agar tepat sasaran dan sesuai kriteria.
Untuk korban yang telah memperoleh program bantuan dari pihak lain, Didik pastikan nama tersebut otomatis akan dicoret dari program ini. Sedang untuk korban yang membangun namun dengan berhutang, maka pemerintah akan mengalokasikan bantuan untuk penyempurnaan sehingga rumah semakin layak huni. “Artinya dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar hutang,” ucap Didik sambil terkekeh.
Pada tahapan uji publik nanti akan diberikan tenggang waktu, kondisi tersebut berfungsi untuk menginformasikan data yang ada kepada seluruh masyarakat untuk dikoreksi. Langkah itu sebagai cara agar tidak ada penerima yang tertinggal. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan),
