Pemerintah Kabupaten Pacitan menandatangani hasil diskusi Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami . Penandatanganan itu sekaligus menjadi simbol kepedulian pemkab terhadap potensi ancaman bencana tsunami. “Kita sambut baik hasil kesepakatan diskusi dari berbagai unsur. Mulai dari kementerian sampai di perangkat daerah,” ucap Bupati Indartato usai proses penandatanganan, Kamis (13/7/2017).
Turut dalam penandatangan itu Direktur Penataan Kawasan Kementerian agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang Agus Sutanto, Kasubbid Mitigasi Gempa dan Tsunawi Wilayah Barat PVMBG Kementerian ESDM Akhmad Solihin, peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat Tekhnologi Lingkungan Subandono Diposaputro, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Badan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
Menurut Bupati penataan ruang permukiman di wilayah Kabupaten Pacitan penting. Khususnya pada kawasan-kawasan pesisir. Sebab, seperti diketahui, wilayah di ujung tenggara Jawa Timur ini memiliki potensi terlanda bencana gelombang tsunami. Karena letaknya yang berada dibibir Samudera Hindia. Kawasan laut tempat beradanya lempeng Indo-Australia. “Kita memang tidak pernah menginginkan itu terjadi. Tetapi pemerintah wajib mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk upaya untuk meminimalisir dampak bencana yang satu itu,” terangnya.
Sebelumnya, saat membuka kegiatan diskusi, Kepala ex officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Suko Wiyono mengakui , jika tata ruang di Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam Perda 3/2010 belum sepenuhnya ramah bencana. “Memang diperlukan penataan ruang berbasis kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten pacitan,” kata dia.
Selain potensi tsunami, bencana alam yang kerap terjadi di kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah banjir dan tanah longsor. Terakhir muncul pula fenomena gerakan tanah pada lokasi-lokasi tertentu. (arif/tarmuji/humaspacitan)
